Badrodin Pamit Kepada Para Bhayangkara

Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-70 di Lapangan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Juli 2016. Hari Kepolisian Nasional ini diperingati setiap 1 Juli.

"Saya sebagai Kapolri menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan dan perlindungan yang tidak optimal atau mengecewakan," kata Badrodin saat memberikan sambutan. Ia mengatakan dirinya juga adalah manusia biasa yang lemah.

"Saya mohon diri dan mohon maaf sebesar-besarnya," kata Badrodin. Badrodin akan pensiun pada akhir Juli, saat usianya memasuki 58 tahun. Komisaris Jenderal Tito Karnavian akan dilantik dalam waktu dekat menggantikan dia.

Selain memberi sambutan, Badrodin menyampaikan pidato Presiden Joko Widodo. Dalam pidato itu, Jokowi meminta Kepolisian RI membangun sistem yang terintegrasi dalam menangani karakter kejahatan yang semakin canggih.

Ia juga meminta polisi tak melakukan praktek pungutan liar dan menjadi mafia kasus. "Intensifkan komunikasi dan jalin kedekatan dengan masyarakat. 

Perbaiki mutu dan kualitas pelayanan dengan masyarakat," kata Badrodin menyampaikan pesan-pesan Jokowi. Ia berharap para polisi memberikan pelayanan mudah, sederhana, dan prosedur yang jelas.

"Hindari pungutan tidak jelas maupun percaloan," ucap Badrodin. Ia juga berharap polisi memberi pelayanan publik yang baik kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan anak-anak.

"Saya berharap Polri mampu menjaga toleransi dan memperkuat persatuan Indonesia," tutur Badrodin. "Saya berharap dengan tangan Polri negara dapat hadir di masyarakat dengan memberikan rasa aman, menjadi teladan kepatuhan hukum, dan tidak melakukan perbuatan tercela."

Menurut Jokowi, tugas polisi tidaklah ringan dan mudah. Namun ia berharap setiap anggota Polri akan mampu profesional dan berintegritas.

"Semoga dapat dijadikan momentum untuk memberi yang terbaik, menuju Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian," ujar Badrodin. "Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia." (Tempo.co)